Dahlan Iskan : Pertanyaan Besar untuk PLN Tarakan

SAYA ke Tarakan dan Nunukan minggu lalu. Yang tidak saya duga adalah ini: masyarakat lagi ribut soal listrik yang mati terus. Di Nunukan kelihatannya segera dapat jalan keluar, tapi di Tarakan harapan pun masih gelap.

PLN Nunukan cerdas sekali ketika berhasil “merebut” genset-genset bekas PON Kaltim yang memang tidak akan pernah dipakai lagi itu. Saya tidak tahu bagaimana kisah di balik usaha merebut genset yang selama ini memang mubazir itu. Wartawan Radar Tarakan yang ada di Nunukan, alpa menuliskan kisah di balik keberhasilan kecil tapi penting ini.

Di Tarakan ada pertanyaan besar, besar sekali, mengapa tidak mampu mengatasi krisis listrik. Pertanyaan itu besar sekali karena PLN di Tarakan sudah dibuat berbeda dengan PLN di daerah-daerah lain. Status PLN di Tarakan bukan lagi wilayah, atau cabang atau pembantu cabang. PLN di Tarakan sudah berdiri sebagai satu perusahaan mandiri. Di Tarakan, beda dengan di Kaltim, atau Nunukan atau Balikpapan atau Samarinda, atau Banjarmasin atau Surabaya, PLN-nya sudah berdiri sendiri: PT PLN Tarakan. Di Tarakan PLN-nya sudah punya direktur sendiri, komisaris sendiri dan organisasi sendiri.

Pertanyaan besarnya: mengapa direksinya tidak bisa membuat keputusan? Mengapa komisarisnya tidak menegur direksi yang tidak membuat keputusan? Atau, kalau direksinya sudah membuat keputusan, mengapa komisarisnya diam?

PLN di Tarakan, bukanlah cabang atau wilayah, yang untuk memutuskan masih memerlukan petunjuk atau arahan atau sinyal atau kerdipan atau bisik-bisik atau suara-suara gaib atau apa pun dari atasannya. PLN di Tarakan tidak punya atasan. PLN Tarakan adalah atasan itu sendiri.

Kalau PLN Tarakan tidak bisa dan tidak mampu membuat keputusan, untuk apa PT PLN Tarakan diadakan? Bubarkan saja! Kembalikan saja statusnya sebagai cabang. Atau bahkan tidak perlu ada PLN agar masyarakat atau Pemda, punya inisiatif sendiri untuk mengatasi kebutuhan listriknya.

Tarakan bukan kota besar yang masyarakatnya tidak mampu mendirikan pembangkit listrik sendiri: asal diberi kesempatan untuk itu. PLN, kalau merasa tidak mampu sebaiknya menyerah: lempar handuk. Jangan mengira hanya PLN yang bisa memproduksi listrik.

Masalahnya adalah: hanya PLN yang diberi wewenang untuk mengatur listrik. Coba pemerintah beri satu contoh wilayah kecil seperti Tarakan untuk mengatasi listriknya sendiri. Pasti bisa lebih baik. Apa pun jalannya.

Saya seperti menangis ketika berada di Tarakan minggu lalu. Saya membayangkan Pemdanya yang sangat bergairah membangun, sampai-sampai ingin membuat Tarakan sebagai Singapura mini. Saya membayangkan pengusahanya yang demikian antusias untuk berinvestasi di Tarakan, padahal banyak tempat lain yang bisa ditanami modal dengan hasil yang lebih baik. Saya membayangkan betapa bangganya orang Tarakan akan kotanya yang berkembang pesat belakangan ini. Semua itu seperti disiram air keras oleh PLN: ludes.

Memang PLN rugi besar dengan tarif listrik semurah sekarang. Saya tahu itu. Tapi persoalan pokoknya bukan karena tarifnya murah. Persoalan pokoknya adalah ongkos produksi PLN yang mahal! Bahwa mengapa PLN memilih pembangkit yang ongkos produksinya mahal, bukanlah urusan rakyat. Rakyat tidak tahu itu! Itu urusan PLN sendiri.

Rakyat Tarakan pernah membuktikan mau membayar tarif listrik termahal di Indonesia. Tidak apa-apa. Tapi ternyata kenaikan itu tidak dipakai sebagai kesempatan untuk mengatasi persoalan PLN secara mendasar. Kenaikan itu hanya untuk mengatasi persoalan sementara. Karena itu kali ini sebaiknya jangan ada lagi kenaikan tarif dulu. Tolak dulu. Harus ada bukti bahwa kenaikan itu nanti untuk mengatasi persoalan yang lebih permanen.

Mengapa dengan kenaikan yang hebat dulu itu PLN tidak mampu mengadakan pembangkit yang ongkosnya murah? Mengapa kesempatan saat itu tidak digunakan untuk menarik investor yang mau membangun pembangkit yang ongkos operasionalnya murah?

Mengapa kenaikan tarif saat itu justru hanya untuk menarik investor yang mendatangkan mesin jenis aneh –yang hanya cocok untuk situasi darurat? Bahkan mengapa kalau ada orang yang mau membangun pembangkit dengan ongkos operasional murah –seperti yang saya lakukan di PLTU Embalut dekat Samarinda—tidak mendapat respons yang memadai?

Maka, kalau PLN Tarakan yang sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas) tidak mampu mengambil keputusan, benar-benar harus dibahas: untuk apa ada PT? Apakah PT PLN Tarakan sebenarnya hanya boneka dari monster PLN saja? (*)

Sumber : KaltimPost.net (Senin, 23 Februari 2009)